Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti maraknya praktik suap di lingkungan pemerintah daerah. Dari total 1.666 perkara yang ditangani lembaga antirasuah, 51 persen di antaranya melibatkan pejabat eksekutif maupun legislatif tingkat daerah. Angka ini menunjukkan betapa rawannya tata kelola pemerintahan di tingkat lokal terhadap praktik transaksional.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membeberkan temuan tersebut di hadapan 25 wali kota dan bupati dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (05/11). Menurutnya, salah satu sumber persoalan adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada, yang kemudian mendorong munculnya praktik-praktik yang membuka ruang bagi korupsi.

Fitroh menegaskan perlunya memperkuat integritas para pemimpin daerah serta membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Ia memperkenalkan prinsip kepemimpinan bertajuk “GATOTKACA MESRA” yang menekankan gerak cepat, totalitas, kreativitas, adaptivitas, kecerdasan, amanah, pelayanan, empati, kerja sepenuh hati, keramahan, dan antusiasme sebagai karakter yang wajib dimiliki pemimpin.

Selain itu, Fitroh juga menyampaikan piramida nilai “IDOLA” — integritas, dedikasi, objektivitas, loyalitas, dan keadilan — sebagai dasar moral dalam membangun pemerintahan yang bersih. “Jika pemimpin memegang nilai-nilai IDOLA, tujuan besar membangun negara yang adil dan makmur bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Sumber : KPK RI