Pemerintah Kabupaten Buol mengadakan rapat koordinasi pengembangan usaha perhutanan sosial pada Senin (1/12). Acara digelar di Aula Lantai II Kantor Bupati. Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, membuka kegiatan tersebut.

Rapat dihadiri pejabat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta investor dari PT. Yusri Multi Guna Abadi. Perwakilan Balai Perhutanan Sosial Manado dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah juga hadir. Tujuannya untuk memperkuat kerja sama lintas sektor.

I Wayan Susanto mewakili Kadis Kehutanan Sulteng menyebutkan, luas hutan provinsi mencapai ±4,25 juta hektare. Kawasan hutan memiliki potensi strategis untuk ekologi, ekonomi, dan budaya. Hal ini menjadi modal penting pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah menegaskan perlunya penyelesaian konflik lahan. Program Perhutanan Sosial memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Kebijakan ini juga meminimalkan konflik tenurial.

Perhutanan Sosial kini menjadi Proyek Strategis Nasional. Masyarakat mendapat akses kelola hutan sebagai pelaku utama. Program ini diarahkan untuk kolaborasi berkelanjutan.

Bupati Risharyudi menyatakan ketahanan pangan jadi prioritas. Buol fokus pada pembangunan Agamis dan Agropolitan yang mandiri. Kawasan agropolitan akan dikembangkan dengan dukungan lahan sosial.

Jika izin pemanfaatan 500 hektare diperoleh, lahan itu menjadi titik awal penting. Bupati mencontohkan Kabupaten Toli-Toli yang sukses mengembangkan durian ekspor. Satu hektare durian bisa menghasilkan 1,5–3 miliar rupiah per tahun.

Investasi didukung percepatan kerja sama dengan PT. Yusri Multi Guna Abadi. MoU ditandatangani dalam kurang dari satu bulan. Bupati mengajak camat, kepala desa, dan masyarakat berpartisipasi penuh.

Kegiatan ini juga dihadiri unsur legislatif dan kepala OPD terkait. Beberapa di antaranya Asisten I Setda, Kadis Pertanian, Kadis DLH, Kepala Bappeda, dan Kepala KPH Pogogul. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap program.

Sumber: Diskominfo Kab. Buol (Facebook)