Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan Ekspos Draft Laporan Akhir RTSP Talaki SP 1 Kawasan Paleleh. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (26/11) di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo.

Kepala Dinas Nakertrans, Friesa Agusfard, menjelaskan bahwa ekspos ini menjadi tahap penting dalam penyusunan dokumen teknis transmigrasi. Penyusunan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri BP2TP Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi Paleleh. Ia menegaskan bahwa dokumen ini menjadi dasar perencanaan pembangunan kawasan secara terarah.

Draft RTSP yang sedang difinalisasi memuat validasi survei, analisis teknis, serta rancangan pengembangan permukiman baru. Ekspos ini juga bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan sebelum tahap penyempurnaan berikutnya. Pertemuan lanjutan direncanakan berlangsung di Jakarta untuk memfinalkan dokumen secara keseluruhan.

Progres penyusunan mencakup kajian kondisi fisik lingkungan, analisis potensi pertanian, dan perencanaan tata ruang kawasan. Termasuk di dalamnya perhitungan daya tampung 150 Kepala Keluarga serta pola pembagian lahan. Seluruh komponen ini disiapkan untuk memastikan pengembangan kawasan transmigrasi berjalan komprehensif.

Kadis Nakertrans berharap OPD teknis memberi dukungan pada integrasi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, irigasi, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah kecamatan dan desa diharapkan aktif menyediakan data wilayah akurat untuk penyempurnaan dokumen. Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan penyusunan RTSP.

Dalam sambutannya, Bupati Buol menegaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi Paleleh mendukung visi “Buol Agamis dan Agropolitan.” Ia menyebut bahwa kawasan agropolitan memerlukan kolaborasi terpadu seluruh OPD untuk menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bupati menambahkan bahwa pembangunan kawasan ini akan membuka lapangan kerja generasi muda dan memperkuat posisi Buol dalam advokasi anggaran pembangunan.

Sumber: Humas Diskominfo (Facebook)