Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani MoU dengan BPKP untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Penandatanganan dilakukan pada Rabu (26/11/2025) oleh Reny Lamadjido sebagai wakil pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjamin sumber daya publik dikelola dengan bersih dan berintegritas. 

Wagub Reny menyatakan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen kuat pemerintahan agar dana publik benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya agar anggaran publik membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Proses ini dianggap bagian dari pemerintahan bersih di bawah pemerintahan Berani (Anwar–Reny).

Menurut Reny, dengan adanya pengawasan dari BPKP, setiap rupiah anggaran akan dicek agar digunakan sesuai sasaran. Dia berharap pengawasan eksternal bisa memperkuat sistem internal pemerintah daerah. Pemerintah ingin mencegah potensi penyalahgunaan anggaran sejak awal.

Pihak BPKP, diwakili oleh Muhammad Yusuf Ateh, menyambut baik kerja sama ini. Ia menyebut provinsi yang bersedia bekerja sama sebagai “pemerintahan sejati” karena membuka diri untuk pengawasan. BPKP siap mendampingi agar pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

MoU ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja keuangan dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan BPKP menjadi awal baik untuk lima tahun ke depan. Ke depan, monitoring dan evaluasi rutin diharapkan mampu menjaga integritas penggunaan anggaran.

Sumber: https://sultengprov.go.id/